UMKM Terlibat Proyek 3 Juta Rumah, Pemerintah Siapkan Skema KUR

Jakarta, Beritakoperasi – Pemerintah tengah menggodok skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM yang terlibat dalam proyek pembangunan 3 juta rumah.

Skema ini dirancang untuk memberikan dukungan finansial bagi UMKM yang berperan sebagai kontraktor maupun pemasok bahan bangunan.

Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, mengungkapkan bahwa pendanaan KUR akan disalurkan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN).

“Kami kerja sama dengan Himbara dan nanti ada KUR-nya. Nanti juga akan dibantu oleh BTN untuk penyiapan ini,” ucap Helvi saat ditemui di Gedung Smesco, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Lebih lanjut, Helvi menuturkan bahwa, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, telah melakukan serangkaian pertemuan dengan pihak terkait untuk merancang mekanisme keterlibatan UMKM di proyek berskala nasional ini.

Sebelumnya, Menteri Maman menyampaikan bahwa kementeriannya tengah melakukan kurasi terhadap pelaku usaha yang berpotensi bergabung dalam proyek ini.

“Sekarang kami sedang kurasi di bawah Kedeputian Usaha Menengah dengan melakukan pendataan usaha-usaha menengah yang bisa ikut terlibat di pembangunan 3 juta rumah,” ujar Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, di Kompleks Parlemen pada Rabu (12/2/2025).

Langkah ini juga telah dikoordinasikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan keterlibatan UMKM, koperasi, dan BUMDes dalam program makan bergizi gratis serta pembangunan 3 juta rumah.

Disisi lain, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa mayoritas pembangunan rumah dalam proyek ini akan berlokasi di pedesaan. 

Dari total target 3 juta unit, sebanyak 2 juta unit dialokasikan untuk desa, sementara 1 juta unit diperuntukkan bagi kawasan perkotaan.

Pengalokasian ini memperhitungkan jumlah desa yang lebih banyak ketimbang kota. Ia berujar, di Indonesia ada 98 kota dan kurang lebih 75.827 desa. 

“Dari 75 ribu desa itu, kalau kami identifikasi, pada dasarnya masyarakat mengharapkan perbaikan rumah. Itu yang lebih masif,” kata Fahri saat ditemui usai rapat koordinasi di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) pada Rabu (8/2/2025).

Sebagai informasi, proyek pembangunan 3 juta rumah per tahun merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo dalam Pilpres 2024. 

Program ini diharapkan dapat mengurangi defisit perumahan yang saat ini mencapai 9,9 juta unit serta mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni yang jumlahnya mencapai 26 juta unit. (IT/Beritakoperasi)