Jakarta, Beritakoperasi – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman merancang serangkaian strategi untuk menjaga geliat UMKM tetap stabil.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI pada Rabu (12/2), ia menguraikan berbagai pendekatan guna memastikan sektor ini tetap mampu bersaing di tengah tantangan yang ada.
Salah satu perhatian utama yang diangkat adalah optimalisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Maman mengamati bahwa penyaluran KUR kerap berjalan tanpa evaluasi yang komprehensif, sehingga menghambat pengusaha UMKM dalam mengakses dana.
Kendala seperti persyaratan agunan yang memberatkan dan alokasi kuota yang cepat habis turut menjadi persoalan yang akan ditata ulang dalam distribusi program ini.
Sebagai langkah penguatan, Kementerian UMKM menyiapkan mekanisme pemantauan lebih ketat dengan evaluasi berkala setiap dua bulan di berbagai daerah. Dalam pengawasannya, peran DPR turut diundang untuk berpartisipasi agar distribusi KUR berjalan lebih transparan dan merata.
“Langkah ini diambil agar pengawasan tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga hingga ke level manajer area, guna memastikan bahwa penyaluran KUR benar-benar berjalan sesuai kebutuhan UMKM,” ujarnya.
Selain reformasi KUR, sinergi lintas sektor juga akan diperkuat. Kementerian UMKM berencana menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan pelatihan bagi pelaku usaha kecil.
Alih-alih membangun pusat pelatihan baru, pemanfaatan balai latihan kerja (BLK) yang sudah ada di berbagai daerah menjadi pilihan agar efisiensi tetap terjaga.
“Kami dengan Kementerian Ketenagakerjaan sepakat melakukan program kolaborasi bersama menggelar pelatihan UMKM dengan memanfaatkan balai latihan kerja,” ujarnya.
Dalam tataran kemitraan dengan sektor korporasi, Maman melihat keterlibatan perusahaan besar dan BUMN dalam mendukung UMKM masih terbatas pada program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Ia mengusulkan pergeseran pendekatan menuju skema bisnis yang lebih berkelanjutan, di mana UMKM tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga bagian dari rantai pasok industri.
“Kami mendorong konsep business to business, di mana UMKM tidak hanya menerima bantuan sesaat, tetapi menjadi bagian dari rantai pasok industri besar. Dengan demikian, konektivitas antara UMKM dan perusahaan besar bisa lebih terjaga dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, UMKM juga diharapkan semakin aktif dalam ekosistem digital.
Meski demikian, lonjakan biaya pemasaran di platform e-commerce menjadi tantangan baru yang perlu diperhatikan. Jika sebelumnya pengeluaran untuk pemasaran digital hanya berkisar 2 persen, kini angkanya meningkat menjadi 8-12 persen.
“Suka tidak suka mereka harus beradaptasi dengan digitalisasi termasuk penjualan via ecommerce, hal itu juga terus kita dorong. Namun di sisi lain sering kali ada laporan, biaya pemasaran dulu hanya sebesar 2 persen, kini angkanya meningkat menjadi rata-rata 8-12 persen, perlu ada regulasi yang lebih jelas untuk memastikan keseimbangan antara keberpihakan terhadap UMKM dan keberlanjutan bisnis e-commerce,” ujarnya.
Di tengah gempuran produk impor, khususnya dari China, Maman menggarisbawahi bahwa proteksi pasar domestik bukan satu-satunya solusi. Ia mengusulkan penguatan kapasitas produksi UMKM melalui sistem klasterisasi dan pembentukan holding UMKM.
“Langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah memastikan produk UMKM agar dapat diproduksi dalam jumlah besar dengan harga yang lebih kompetitif. Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah melalui sistem klasterisasi dalam produksi, yang dapat diimplementasikan melalui holding UMKM,” katanya menegaskan.
Dengan model ini, skala produksi dapat diperbesar sehingga daya saing harga produk lokal semakin meningkat.
“Semoga ini bisa menjadi isu besar yang kita perjuangkan bersama demi kemajuan UMKM Indonesia,” katanya.
Menyikapi langkah-langkah ini, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan harapan agar Kementerian UMKM tetap dapat menjalankan tugasnya secara optimal, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
“Kalau saya lihat Pak Menteri Maman ini kan petarung, saya tahu betul waktu masih duduk di kursi DPR. Saya mendorong agar Pak Menteri beserta jajaran dapat menaklukan tantangan anggaran yang kecil ini dengan berkreasi, sehingga bisa menjalankan tugas dengan baik,” kata Saleh Partaonan Daulay. (IT/Beritakoperasi)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.