Jakarta, Beritakoperasi — Ekonom asal Sulawesi Selatan, Dr. Bahtiar Maddatuang, memberikan tanggapan kritis terhadap hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios).
Ia membantah hasil survei yang menyebut Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi sebagai salah satu Menteri Kabinet Prabowo-Gibran yang perlu direshuffle.
Sebagai ekonom yang aktif memantau perkembangan koperasi di Indonesia, ia menyatakan ketidaksetujuannya terhadap hasil survei tersebut.
Menurutnya, penilaian terhadap Budi Arie justru seharusnya lebih positif karena kinerja bagus dalam 100 hari kerjanya.
“Khusus Pak Menteri Koperasi menurut pengamatan dan penilitian kami harusnya menjadi menteri yang berkinerja”, katanya.
Dr. Bahtiar, yang pernah menjabat sebagai Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMKOP periode 2014-2024, menilai bahwa gagasan dan langkah Menteri Koperasi dalam 100 hari pertamanya layak diapresiasi.
“Pak Menteri Koperasi punya gagasan-gagasan brilian, khususnya dalam hal peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) melalui sarjana penggerak koperasi, talenta dan digitalisasi koperasi, dan supporting swasembada pangan, LPDB dapat tambahan 10 triliun dari Presiden melalui APBN,” kata Rektor Politeknik Nusantara Makassar itu.
Ini bukti komitmen tinggi Menteri Koperasi saat ini dalam mendorong pemberdayaan koperasi melalui dana bergulir dan saat ini program-program yang terukur tersebut sementara progress implementasi,” lanjutnya.
Ia menguraikan beberapa inisiatif Budi Arie, seperti program Sarjana Penggerak Koperasi, pengembangan talenta digital koperasi, hingga tambahan anggaran Rp10 triliun untuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) melalui APBN.
Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen tinggi pemerintah dalam menghidupkan kembali koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional.
“Bahkan komitmen Menteri Koperasi akan mengembalikan marwah gerakan koperasi menjadi soko guru ekonomi bangsa”, ucap Dr Bahtiar.
Untuk diketahui, Center of Economic and Law Studies (Celios) merupakan lembaga bertajuk Rapor 100 Hari Kabinet Prabowo-Gibran: Kinerja, Tantangan, dan Harapan.
Survei ini berbasis expert judgment terhadap 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel yang memiliki akses mendalam untuk mengamati dinamika kerja kementerian.
Survei dilakukan kepada para jurnalis terpilih karena mereka memiliki akses dan kemampuan mengamati kinerja pejabat publik secara rutin, serta mampu menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah.
Penilaian diberikan dengan mempertimbangkan pencapaian program, kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan, tata kelola anggaran, dan komunikasi kebijakan. (IT/Beritakoperasi)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.