Jakarta, Beritakoperasi – Peringatan 100 hari kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diwarnai evaluasi tajam dari lembaga penelitian independen, Center of Economic and Law Studies (Celios).

Dalam survei bertajuk Rapor 100 Hari Kabinet Prabowo-Gibran: Kinerja, Tantangan, dan Harapan, Celios menyebut lima menteri Kabinet Merah Putih yang dinilai perlu diganti atau di-reshuffle karena performa kinerjanya dianggap jauh dari harapan.

Survei ini berbasis expert judgment terhadap 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel yang memiliki akses mendalam untuk mengamati dinamika kerja kementerian.

Survei dilakukan kepada para jurnalis terpilih karena mereka memiliki akses dan kemampuan mengamati kinerja pejabat publik secara rutin, serta mampu menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah.

Penilaian diberikan dengan mempertimbangkan pencapaian program, kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan, tata kelola anggaran, dan komunikasi kebijakan.

Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menyatakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap menteri-menteri yang dinilai gagal menjalankan tugas mereka secara efektif.

“Banyak menteri yang bermanuver sendiri, sekedar melontarkan ide tapi tidak memahami regulasi,” ujarnya dalam rilis resmi Celios, Selasa (21/1/2025).

Baca juga:  PMI Batang Luncurkan Koperasi dan Apotek, Dukung Ekonomi Lokal dan Kegiatan Kemanusiaan

Dia menambahkan, sebagian menteri dianggap tidak mengurusi transisi kelembagaan di internal kementerian. Pasalnya, masih ada kementerian yang belum melantik pejabat eselon.

Berikut, lima Menteri Kabinet Merah Putih yang dinilai layak diganti;

  1. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

Raja Juli Antoni mendapat skor terendah dengan nilai -45. Program ketahanan pangan dan transisi energi yang diusungnya dinilai mengancam konservasi hutan.

Blunder utamanya adalah mendorong 20 juta hektare hutan menjadi cadangan pangan dan energi, yang menurut Celios, berpotensi merusak citra internasional Indonesia terkait pelestarian lingkungan.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, swasembada energi dan pangan di Indonesia seharusnya tidak bertolak belakang dengan konservasi hutan dan lingkungan hidup.

“Kalau hutan makin hilang misalnya demi co-firing PLTU (campuran cacahan kayu), Indonesia bakal dikecam dunia internasional dan menurunkan dukungan pembiayaan global untuk konservasi hutan sekaligus transisi energi,” ujar Bhima.

  1. Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi

Budi Arie memperoleh skor -39 akibat minimnya terobosan dalam pengelolaan koperasi.

Celios menilai, kementerian yang dipimpinnya kehilangan arah dan tidak mengeluarkan terobosan dalam mendukung pengembangan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

  1. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia
Baca juga:  Pemkab Siak Beri Penghargaan kepada 6 Koperasi Terbaik sesuai Kategori Masing-masing

Dengan nilai -25, Bahlil dianggap kurang tegas dalam mengelola transisi energi bersih.

Ia belum merilis daftar PLTU yang akan dimatikan, padahal perintah tersebut sudah diumumkan Presiden Prabowo dalam KTT G20 Brasil pada November 2024.

  1. Menteri HAM: Natalius Pigai

Pigai mencatat skor mendekati -150, tertinggi dalam daftar evaluasi. Kebijakan HAM yang minim arah dan berbagai kontroversi yang memicu sentimen negatif publik menjadi alasan utama.

Ia juga dianggap sering bersinggungan dengan kewenangan lembaga lain, menambah ketegangan di internal pemerintahan.

  1. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto

Skor -29 diterima Yandri karena kebijakan desanya yang kontroversial dan dugaan konflik kepentingan yang mencuat sejak awal masa jabatannya.

Usulan reshuffle 5 menteri tersebut turut didukung oleh pengamat kebijakan publik, Agus Pambagion.

“Cukup bijaksana kalau presiden memberi sanksi pemecatan pada menteri yang bermasalah. Mumpung baru tiga bulan,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/1/2025).

Agus menilai, keputusan Prabowo tidak me-reshuffle menteri yang bermasalah justru akan memperburuk kerjanya sebagai presiden.

Baca juga:  Hari Terakhir Masa Jabatan, Jokowi-Ma’ruf Ajak Makan Siang Bersama Menteri di Istana

Agus juga menyarankan agar pengganti menteri berasal dari kalangan profesional atau birokrat yang memiliki rekam jejak kredibel. Dengan begitu, stabilitas dan kualitas kebijakan publik dapat terjaga. (IT/Beritakoperasi)