Jakarta, Beritakoperasi – Kementerian Koperasi menerima tambahan anggaran Rp10 triliun berdasarkan hasil rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

“Bahwa presiden sangat menaruh harapan besar terhadap Kemenkop. Angka (Rp10 triliun) itu bukan kecil, tanggung jawabnya besar,” kata Menkop Budi Arie saat pelantikan di aula Kemenkop, Jakarta, Jumat (3/1/2024).

Menkop Budi Arie mengatakan anggaran RP10 triliun itu akan dikelola oleh LPDB-KUKM untuk kebutuhan permodalan, koperasi dan UMKM.

“Rp 10 triliun itu untuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Saat ini existing Rp 6,8 T. Jadi ada tenaga baru lah. Tadi kan saya bilang, Pak Presiden nggak main-main, betul-betul sangat concern, sangat sayang terhadap koperasi,” kata Menkop.

Ia menyebut sudah berkoordinasi dengan Direktur Utama LPDB-KUKM Supomo untuk mengalokasikan dana secara bergulir, khususnya untuk menggerakan sektor riil.

“Pokoknya (prioritas) sektor riil, nanti saya bilang sama Pak Dirut LPDB untuk menggerakan sektor riil,” ungkap Menkop.

“Itu Presiden, iu bukan tambahan dana, itu dana bergulir untuk dikelola oleh LPDB, lembaga pengelola dana bergulir. Jadi kita bisa punya dana tambahan untuk bisa memberi pinjaman dan mendorong kredit koperasi,” sambung Budi Arie.

Baca juga:  Teten Masduki Terima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana

Lebih lanjut, Budi Arie mengutarakan akan revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD). Ia juga mengatakan Kemenkop akan dilibatkan dalam penyaluran pupuk subsidi.

Budi Arie menambahkan anggaran tambahan dari presiden juga akan dikelola untuk operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG), bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Program ini menargetkan penggunaan produk lokal sebagai bahan baku, dengan pemberdayaan koperasi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Program MBG harus produk lokal, desa koperasi, dan BUMDes harus maksimal berpartisipasi,” tegas Budi Arie.

Saat ini, MBG kemenkop telah melakukan proyek percobaan di enam titik wilayah, diantaranya, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bandung, Sulawesi Tengah.

“MBG kita sudah melakukan proyek percontohan di 6 wilayah, di Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bandung, Sulawesi Tengah. Ada 6 tempat kita sudah melakukan uji coba. Dan dengan dana LPDB ini kita bisa mendorong sektor riil,” jelasnya.

Dengan adanya tambahan anggaran ini, koperasi diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian lokal, terutama melalui:

  1. Peningkatan akses permodalan bagi UMKM
  2. Revitalisasi KUD untuk memperkuat ketahanan pangan dan distribusi
  3. Peningkatan partisipasi BUMDes dalam program-program strategis.
  4. Penggunaan produk lokal untuk program bergizi, menciptakan peluang bagi petani dan produsen lokal.
Baca juga:  MenKopUKM: Pengembangan KUMKM Harus Adaptif Kontributif Dan Berkelanjutan Dan Berdampak Untuk Lingkungan

(IT/Beritakoperasi)