Jakarta, Beritakoperasi – Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) tengah merancang pembentukan koperasi khusus pekerja migran Indonesia.

“Intinya bagi PMI, harus kita bangun tradisi berkoperasi agar ekonomi mereka bisa jauh lebih bagus lewat tools koperasi,” ucap Menteri KP2MI, Abdul Kadir Karding, usai menghadiri musyawarah nasional Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) di Jakarta dikutip, Sabtu (28/12/2024).

Program ini menjadi langkah KP2MI bersama Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dalam mengintegrasikan pekerja migran ke dalam sistem ekonomi nasional yang lebih inklusif.

“Kita kan juga punya Koperasi PMI, nanti ini akan kita sambungkan dengan Dekopin. Sehingga kemudian nanti ada asas manfaat dan keberkahan yang bisa didapat pekerja migran Indonesia dengan model Koperasi,” ujar Karding.

Melalui program ini, KP2MI mengupayakan pemberdayaan purna-pekerja migran dan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. 

Selama ini, sebagian PMI purna telah mengelola koperasi. Harapannya mampu berkerja sama dengan Dekopin setelah terbentuk pengurus baru. Sehingga mampu memberikan manfaat bagi kelompok PMI.

Baca juga:  Sularto : Ajak Pemerintah dan Pelaku Koperasi, Kampanye Untung Bareng Koperasi

Karding menyampaikan bahwa koperasi ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pekerja migran, tetapi juga menjadi wadah keberkahan melalui asas gotong royong. 

Ia mengajak agar pekerja migran, termasuk keluarganya, dapat menjadi anggota koperasi sesuai dengan aturan perkoperasian yang berlaku.

“Kita ikut undang-undangnya saja, jadi semua aturan kita ikuti saja,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, sebelumnya juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat koperasi di berbagai sektor, termasuk sektor pekerja migran. 

Menurutnya, dengan jumlah pekerja migran yang mencapai tujuh juta orang, potensi untuk menambah keanggotaan koperasi sangat besar.

Saat ini, anggota koperasi di Indonesia berjumlah sekitar 28-30 juta orang. Pemerintah menargetkan angka ini meningkat menjadi 60 juta anggota. 

Dengan adanya koperasi pekerja migran, target tersebut diyakini lebih mudah tercapai. (IT/Beritakoperasi)