Jakarta, Beritakoperasi – Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi mengungkap bahwa kementeriannya memiliki sisa pagu anggaran sebesar Rp.686.126.54.000 untuk anggaran tahun 2025.
Sebelumnya, total pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM untuk tahun 2024 mencapai Rp.937.160.229.000 miliar, yang akan dialokasikan padaKementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.
“Tersisa pagu anggaran sebesar Rp.686.126.54.000 yang akan dibagikan sebesar 40% untuk Kementerian Koperasi dan 60% untuk Kementerian UMKM,” ungkap Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Rabu (6/11/2024).
Selain itu, Budi mencatat pagu anggaran Kementerian Koperasi mencapai Rp.274.450.781.000 dan pagu anggaran Kementerian UMKM sebesar Rp.411.676.173.000.
Namun, alokasi tersebut tidak mencakup pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang meliputi Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sebesar Rp.226.039.275.000 dan PNBP LLP sebesar Rp.25.000.000.000.
Selain itu, Budi menjelaskan bahwa pembagian pegawai antara Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM masih belum dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Isu pembagian SDM antara Kementerian Koperasi dan kebutuhan UMKM di mana Kementerian Koperasi dan UKM memiliki 1.181 orang karyawan, meliputi 950 pegawai terdiri atas PNS, PPK, dan non ASN serta tenaga outsourcing,” jelasnya.
Mengenai pembagian aset, Budi menyebutkan bahwa pembicaraan dengan Kementerian UMKM masih terus berjalan dan memohon dukungan dari Komisi VI dalam menyelesaikan isu-isu terkait.
Di sisi lain, Budi menyoroti peran koperasi dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu inisiatifnya adalah pengembangan koperasi susu untuk memenuhi kebutuhan program tersebut.
“Koperasi susu Indonesia potensinya besar sekali, sehingga perlu diorganisir dan diberikan investasi berupa alat pengolahan susu yang berkualitas,” kata Budi.
Wakil Menteri Desa PDT, Ahmad Riza Patria, menyatakan dukungannya dan menyatakan kesiapan Kemendes dalam bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Badan Gizi Nasional.
Kemendes membina 75.265 desa dan 20.367 BUMDes, di mana separuhnya bergerak di sektor pangan. Ia menyatakan bahwa BUMDes akan diarahkan untuk bekerja sama dengan koperasi dalam distribusi bahan pokok untuk program MBG.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa program MBG berfokus pada pembentukan satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia, dengan sebagian besar berada di Pulau Jawa.
Sekitar 85% anggaran program ini digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal, memperkuat peran koperasi dan BUMDes dalam distribusi.
Dadan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, koperasi, BUMDes, dan petani lokal untuk memastikan kelancaran pasokan bahan baku. (IT/Beritakoperasi)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.