Jakarta, Beritakoperasi – Pada Rabu (6/11), Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi bersama Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono memaparkan program kerja dan anggaran tahun 2025 Kementerian Koperasi dalam rapat kerja perdana dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Raker itu membahas tentang rencana kerja kementerian dan target penyelesaian peta jalan (roadmap) strategis KemenKop.

Dalam rapat itu, Menkop Budi Arie memaparkan rencana 12 program prioritas yang akan dijalankan pada tahun 2025 untuk mendukung program Asta Cita, yang menjadi prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo, seperti swasembada pangan.

Beberapa program lainnya meliputi pengembangan industri agromaritim berbasis koperasi dan industrialisasi hilirisasi melalui koperasi. Koperasi juga diharapkan berperan penting dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Dan ini bertujuan untuk pemenuhan gizi, pencegahan stunting. Lalu juga pengentasan kemiskinan dan menggerakkan ekonomi rakyat,” kata Budi Arie dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Budi merinci 12 Program Prioritas KemenKop, antara lain: pertama, Supply Bahan Pokok dan Makanan untuk Makan Bergizi Gratis.

Baca juga:  Forkopi Gelar FGD Berikan Masukan RUU Perkoperasian

Sebelumnya, usai rapat khusus bersama Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Selasa (5/11), Budi Arie menyampaikan bahwa koperasi akan berperan sebagai pemasok bahan baku, produksi makanan, hingga pengantar ke sekolah-sekolah.

Kedua, Penyaluran Pupuk. Program ini meliputi distribusi pupuk melalui koperasi untuk memotong jalur distribusi dan menyediakan pupuk murah bagi petani anggota koperasi.

Ketiga, Penyaluran Beras. Penyaluran beras akan bekerja sama dengan Perum Bulog guna memastikan ketersediaan pangan dan kestabilan harga petani.

Keempat, Revitalisasi KUD, sedangkan kelima, Penguatan Produksi Tekstil. Program kelima ini dilakukan oleh koperasi yang difokuskan pada produksi pakaian anak-anak usia 0-12 tahun.

Keenam, Supply Bahan Baku Perumahan Rakyat. Ketujuh, Pengelolaan Sumur Minyak Rakyat. Program ketujuh ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.

Kedelapan, Produksi Minyak untuk Rakyat. Program ini sebagai bagian dari hilirisasi sawit dan penyediaan alternatif minyak berkualitas. Selain itu, program ini menjadi prioritas Menkop untuk memastikan konsistensi produk minyak untuk rakyat.

Baca juga:  KemenKopUKM Rumuskan Isu Strategis Untuk Dibawa Dalam Forum BIMP-EAGA 2023

Produk akan didistribusikan ke wilayah sekitar lokasi produksi dan sisanya akan dijual melalui marketplace.

Kesembilan, Produksi Energi Biomassa, untuk mendorong koperasi lebih peduli terhadap lingkungan dalam operasionalnya. 

Kesepuluh, Supply Susu Nasional, untuk mendukung program MBG serta meningkatkan ekonomi anggota koperasi peternak sapi. Menurut Budi, suplai susu oleh koperasi dianggap sebagai komponen penting.

“Komponen susu Indonesia potensinya besar sekali. Sehingga perlu diorganisir dan diberikan investasi berupa pengolahan susu yang berkualitas,” kata Budi Arie pada hari sebelumnya.

Namun demikian, sebagian besar koperasi susu baru menyediakan produk pasteurisasi, sedangkan program ini membutuhkan susu dalam bentuk UHT.

Kesebelas, Pengembangan Koperasi Ojek Online, dan terakhir yaitu Pembebasan KUT (Hapus Buku dan Hapus Tagih). 

Berdasarkan catatan, jumlah tunggakan KUT di perbankan mencapai Rp 5,699 triliun. Dalam program ini, KemenKop akan berkoordinasi dengan BPKP dan Kejaksaan Agung untuk menemukan solusi kebijakan yang dapat memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut. (IT/Beritakoperasi)