Jakarta, Beritakoperasi – Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi menyarankan agar produksi bahan baku makanan untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bukan impor.
Untuk itu, Budi Arie mendorong ketersediaan bahan baku makanan seperti telur, daging, dan sayuran disuplai dari masyarakat Indonesia.
“Jadi kalau bisa enggak ada komponen impor dalam program makan bergizi gratis ini,” kata Budi saat ditemui usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, di Jakarta, Selasa, 5 November 2024.
Ia menambahkan bahwa Kementerian Koperasi telah mengadakan rapat koordinasi dengan Kementerian Desa dan Badan Gizi Nasional.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas peran kementerian dan Badan Usaha Milik Desa dalam mendukung program makanan bergizi gratis.
Budi juga menjelaskan bahwa Kementerian Koperasi akan terlibat dalam proses penyediaan bahan baku, produksi, hingga distribusi makanan.
Ia menyatakan, masyarakat Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, akan dilibatkan dalam penyediaan bahan baku makanan untuk program ini.
Program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran ini rencananya dimulai pada 2 Januari 2025, dengan target 15-20 juta anak di 82 titik wilayah.
Menurut Ikeu Tanziha, Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), program tersebut akan menggunakan dana sekitar Rp 71 triliun, dengan menyasar sekitar 15-20 juta anak pada 82 titik yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Kami sedang menghitung berapa anak yang akan kita intervensi dari Rp 71 triliun, kurang lebih sekitar 15-20 juta anak. Memang belum seluruhnya anak Indonesia, karena dananya masih terbatas,” katanya dalam Diskusi Forum Merdeka Barat 9, Senin, 4 November 2024, dilansir dari Antara.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan program ini akan dijalankan dengan tiga metode: mendirikan dapur pusat di setiap satuan layanan BGN, membangun dapur di sekolah atau pesantren berkapasitas 2.000 siswa, serta pengiriman makanan vakum yang tahan lama untuk wilayah terpencil.
Ia menambahkan, pengiriman makanan dengan vakum diperuntukkan bagi wilayah yang sulit dijangkau dan memerlukan waktu pengiriman cukup lama dari pusat kota atau kabupaten.
“Sehingga kami bisa kirim sekali pengiriman dalam waktu satu pekan atau satu bulan dengan variasi menu, sehingga makanan itu tinggal buka, dimakan, tapi setelah dibuka kan langsung basi, jadi menu makanannya bervariasi,” kata Dadan.
Dadan juga menyatakan bahwa BGN akan membentuk satuan layanan di daerah untuk menangani 3.000 anak dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur yang dibutuhkan. (IT/Beritakoperasi)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.