Jakarta, Beritakoperasi – Kementerian Koperasi dan UKM mengungkap bahwa sekitar 95 persen dari belasan juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di Indonesia saat ini belum menunjukan daya saing yang baik dan umumnya hanya bertahan dengan kondisi yang ada.
“UMKM yang existing hari ini ya 95 persen adalah mikro yang belum kompetitif, yang belum berteknologi dan lain sebagainya. Kita itu lebih ke survival, lebih ke ekonomi subsisten,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Seminyak, Kabupaten Badung, Bali, Selasa.
Dalam sebuah rapat koordinasi nasional mengenai pemanfaatan data KUMKM dengan tema “Pemanfaatan Data dan Glorifikasi SIDT-KUMKM sebagai Sumber Satu Data KUMKM Indonesia” yang digelar di Seminyak, Kabupaten Badung, Bali, Teten Masduki menyoroti bahwa banyak UMKM yang produknya masih terfokus pada pasar lokal, belum memanfaatkan teknologi produksi modern, dan masih mengalami kendala dalam mendapatkan pembiayaan.
Teten menjelaskan bahwa beberapa faktor penyebab ketidak kompetitif UMKM termasuk keterbatasan sumber daya, kualitas produk, kurangnya koneksi dengan teknologi, dan masalah pembiayaan.
Dalam forum tersebut, Teten memperlihatkan data dari Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) KUMKM yang menunjukkan jumlah total UMKM di Indonesia mencapai 13.398.605, dengan rincian sebagai berikut: 6,19 juta UMKM di Pulau Jawa (46,20 persen), 3,66 juta UMKM di Sumatera (27,30 persen), 1,08 juta UMKM di Bali dan Nusa Tenggara (8,07 persen), 701.790 UMKM di Kalimantan (5,24 persen), 1,56 juta UMKM di Sulawesi (11,66 persen), dan 206.508 UMKM di Maluku dan Papua (1,54 persen).
“Data ini sangat penting sebagai dasar untuk penyusunan program pembangunan koperasi dan UMKM yang tepat sasaran, terukur dan akuntabel,” katanya.
Oleh karena itu, Teten meminta lebih dari 600 pegawai yang terdiri dari kepala dinas yang membidangi koperasi dan UKM dari 455 kabupaten/kota serta perwakilan dari 23 kementerian/lembaga di seluruh Indonesia untuk memperbarui data UMKM secara rutin.
“Jadi jangan bikin program tanpa berbasis data. Kita banyaklah program-program yang nggak relevan apalagi kita hari ini bersama-sama pemerintah sedang menyiapkan 2045 Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi atau negara maju walaupun negara maju kan lebih lebih kompleks,” kata Teten.
Dengan data yang valid, pemerintah pusat dan daerah dapat menyusun kebijakan serta program pembangunan UMKM yang lebih efektif, meningkatkan kualitas pembinaan, memantau perkembangan bisnis, serta menganalisis dampak kebijakan dan program.
Teten percaya bahwa dengan pertumbuhan dan peningkatan daya saing UMKM, sektor ini dapat menjadi penyedia lapangan kerja berkualitas.
Saat ini, UMKM menyuplai 97 persen lapangan pekerjaan, dan tanpa perbaikan kualitas, sulit untuk mencapai peningkatan ekonomi per kapita dalam 20 tahun mendatang. (IT/Beritakoperasi)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.