Jakarta, Beritakoperasi – Baru-baru ini, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki bertemu dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Otoritas Jasa Keuangan.

Pertemuan ini untuk membahas penerapan skema pembiayaan berbasis credit scoring atau skor kredit.

Teten mengungkapkan isu pembiayaan masih menjadi tantangan utama bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, ia ingin membahas isu ini dengan Menteri Keuangan dan OJK. Menanggapi usulan ini, Menkeu dan OJK menyambut positif usulan Teten. 

Teten menjelaskan bahwa saat ini OJK sedang mempersiapkan kebijakan untuk menerapkan skema credit scoring. Diharapkan dengan penerapan ini dapat meningkatkan akses pembiayaan untuk UMKM.

“Alhamdulillah perkembangan sudah bagus. Credit scoring, kami kemarin sudah bicara dengan Menteri Keuangan, kami bicara dengan OJK. Dan di OJK juga sedang disiapkan infrastruktur kebijakan yang memungkinkan bisa terlaksana dengan credit scoring,” kata Teten saat membuka acara Indonesia Clothing Summit 2024 di Smesco, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Teten mengatakan, skema pembiayaan credit scoring sudah diterapkan di perbankan, tetapi masih dalam skala kecil. Untuk itu, ia mengusulkan agar menambahkan data untuk menjadi faktor pertimbangan, seperti telepon dan listrik, supaya mempermudah pelaku UMKM mendapatkan pembiayaan.

Baca juga:  Teten Buka Suara: Budi Arie Menteri Koperasi, Maman Menteri UKM

“Dengan credit scoring, artinya ada data alternatif di luar data historik kredit, seperti data telepon, data PLN (listrik). Dengan dua tambahan data itu, bisa makin banyak UMKM yang menerima kredit perbankan,” ucapnya.

Sejalan dengan rencana tersebut, Teten mengingatkan tentang target Presiden Joko Widodo tentang 30% pelaku UMKM mendapatkan kredit pada tahun 2024. Sementara saat ini hanya 19% pelaku UMKM yang dapat mengakses pembiayaan.

Meski target itu terasa ambisius, Teten optimis bahwa target ini dapat tercapai jika skema credit scoring dengan data tambahan diterapkan.

Ia menunjukan bahwa metode ini sudah berhasil diterapkan di 145 negara. Teten menambahkan bahwa pentingnya pencatatan digital bagi UMKM untuk memudahkan pelacakan kesehatan usaha mereka. 

“Kita optimis, kita sudah, ini scientific ya, karena sudah digunakan di 145 negara. Nah tapi para UMKM-nya harus sudah mulai pencatatan, ini juga secara digital, supaya nanti bisa mudah dilakukan track record digital mengenai kesehatan usaha,” pungkasnya. (IT/Beritakoperasi)