Jakarta, Beritakoperasi – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia siap bekerja sama untuk memperkuat pengembangan UMKM di masa depan.
Kesepakatan ini tercatat setelah pertemuan antara Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, dan Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, yang berlangsung di Gedung Smesco, Jakarta, pada Rabu (24/7/2024).
Dalam pertemuan tersebut, Teten dan Arsjad membahas beberapa hal termasuk perihal mengembangan UMKM di pemerintahan baru ke depannya.
Ada beberapa poin yang menjadi fokus pertemuan tersebut. Pertama, terkait strategi dalam meningkatkan ekspor termasuk UMKM.
Menurut Teten, Kadin mempunyai pendekatan business matching yang diterapkan Kadin dapat mempermudah UMKM dalam melakukan ekspor melalui kerjasama Business to Business (B2B).
Dalam pertemuan tersebut, KemenKopUKM dan Kadin sepakat untuk membangun UMKM secara menyeluruh dari hulu ke hilir, dan memastikan kontinuitas serta kualitas UMKM untuk ekspor dengan dukungan mentoring atau inkubasi dari Kadin.
Kedua, pembahasan mengenai penciptaan lapangan kerja pada 2030. Hal ini menanggapi perkiraan puncak periode bonus demografi pada tahun tersebut. Untuk itu, Teten menekankan untuk mempersiapkan penciptaan lapangan kerja yang memadai, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.
Poin ketiga terkait langkah konkret berupa kebijakan proteksi industri dalam negeri. “Jangan justru membuat kebijakan yang membunuh atau unprotected bagi industri,” ujar MenKopUKM.
Pemerintah berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan pelaku bisnis dan Kadin, serta terbuka terhadap masukan yang akan dituangkan dalam White Paper untuk pemerintahan mendatang.
Menanggapi poin-poin tersebut, Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, mengungkap bahwa UMKM, sebagai fondasi ekonomi nasional, masih menghadapi tantangan meskipun sudah ada berbagai program dan kebijakan.
Ia menekankan pentingnya business matching untuk UMKM ekspor dan menyebutkan masalah impor ilegal sebagai hambatan bagi pasar UMKM domestik. Selain itu, perlu ada intervensi pemerintah dan Kadin untuk bisa melakukan kerjasama.
Arsjad juga menyoroti tantangan bonus demografi dan pentingnya penyediaan lapangan kerja. Untuk itu, ia mengharapkan adanya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta untuk membantu mewujudkan UMKM naik kelas, dengan menekankan prinsip Ekonomi Pancasila.
“Dalam hal ini, kita bicara Ekonomi Pancasila. Di mana usaha besar membantu usaha kecil. Para pengusaha besar memberikan pendampingan (mentoring), dan menciptakan akses pasar yang lebih besar,” kata Arsjad.
Akses pembiayaan juga dinilai penting untuk ditingkatkan, dengan inovasi dari sisi financing mengenai credit scoring yang memudahkan UMKM bisa mendapat pembiayaan dari perbankan.
“Upaya gotong royong ini menjadi kunci, masuk menjadi bagian dari White Paper yang akan kami berikan di pemerintahan selanjutnya sebagai bahan masukan. Mulai dari sektor industri hingga pengembangan UMKM,” ucapnya. (IT/Beritakoperasi)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.