Berita Koperasi, Bali - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan bahwa untuk menumbuhkan wirausaha di Indonesia harus “by-design” agar bisa masuk ke rantai pasok industri.
"Ide bisnis dan produk harus diseleksi dengan benar sehingga dapat menghasilkan inovasi produk yang memiliki nilai tambah," ucap MenKopUKM Teten Masduki pada acara Road to be Young Entrepreneur (Pra Pendampingan Wirausaha) di Denpasar, Bali, Senin (14/11).
Lebih dari itu, kata Menteri Teten, dengan by-design, bisa ditentukan keunggulan domestik dari masing-masing daerah untuk dikembangkan.
"Ide bisnis dan produk dari para wirausaha muda ini yang akan diinkubasi. Mereka kita erami, ditetaskan, kemudian dibesarkan. Ke depan, model pengembangan seperti ini yang harus kita tingkatkan," kata MenKopUKM.
Di depan sekitar 150 wirausaha muda dari kalangan mahasiswa, Menteri Teten mengatakan, ada sekitar 21 juta UMKM yang sudah terhubung ke ekonomi dan pasar digital. Namun, sekitar 90 persen di antaranya masih memasarkan produk impor. "Kita jangan lagi menjadi pedagang bagi produk impor. Untuk itu, kita harus memperkuat produksi produk kita. Ini tantangan kita," kata Menteri Teten.
MenKopUKM mengajak generasi muda terutama para mahasiswa untuk memiliki ide bisnis sejak masuk bangku kuliah. "Kampus-kampus harus sudah mampu melahirkan entrepreneur muda yang tangguh. Begitu lulus sarjana sudah punya bisnis yang bisa dikembangkan," ujar Menteri Teten.
Bahkan, Menteri Teten berharap kampus memiliki kurikulum yang mengubah pola pikir para lulusan sarjana harus sudah masuk ke industri. "Ini menjadi bagian dari target pemerintah dalam mencetak 1 juta wirausaha muda hingga 2024," kata MenKopUKM.
Oleh karena itu, Menteri Teten menyebutkan bahwa pihaknya terus melakukan perbaikan ekosistem wirausaha di Indonesia. Salah satunya, porsi kredit perbankan untuk UMKM yang akan ditingkatkan menjadi 30 persen. Dibandingkan dengan negara lain, porsi kredit bagi UMKM di Indonesia tergolong masih rendah, misalnya saja di Korsel kredit UMKM sudah mencapai 80 persen, Malaysia dan Thailand juga sudah di atas 50 persen.
"Memang, sudah ada kebijakan kredit hingga Rp100 juta tanpa agunan. Tapi, dalam praktiknya, masih sulit. Pasalnya, bank masih berbasis pada agunan. Bandingkan dengan perusahaan Fintech yang kredit hingga Rp2 miliar sudah tanpa agunan," ucap MenKopUKM.
Menteri Teten berharap perbankan mengubah pendekatan kredit, dari agunan ke credit scoring. "Pengelolaan bisnis UMKM harus sudah memakai aplikasi digital. Dengan begitu, track record usaha tergambar dengan baik," kata MenkopUKM.
Dengan aplikasi digital tersebut, bisa menggambarkan credit scoring yang dimiliki UMKM. "Jadi, bank harus menggunakan credit scoring, UMKM harus digital," kata Menteri Teten.
Ke depan, MenKopUKM mendorong UMKM berbasis inovasi dan teknologi digital dengan memperkuat business plan. "Kalau business plan-nya jelas dan bagus, saya meyakini banyak investor dalam dan luar negeri yang berinvestasi ke UMKM," ucap Menteri Teten.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina menyebutkan, pihaknya menargetkan rasio kewirausahaan di Bali bisa mencapai 9,08 persen pada 2024. Saat ini, masih sangat kecil, yakni 2,28 persen.
Ekadina pun mengajak anak-anak muda untuk terus mewujudkan jiwa wirausaha dalam dirinya. "Setelah lulus kuliah harus punya jiwa wirausaha. Saya optimistis itu akan mampu meningkatkan rasio kewirausahaan di Bali," kata Ekadina.
Apalagi, ke depan, Bali tidak lagi hanya menyandarkan perekonomiannya pada sektor pariwisata. Ada sektor-sektor unggulan lain yang bakal dikembangkan. Yaitu, perikanan, pertanian, perindustrian, UKM, serta koperasi.
"Kita juga terus mengembangkan ekonomi berbasis digital hingga pariwisata berbasis budaya lokal," ujar Ekadina. (Meilinda/Berita Koperasi/Sumber: KemenKopUKM)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.