Jakarta, Beritakoperasi – Bergabungnya bank milik negara (Himbara) ke dalam Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara tidak membawa pengaruh pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, memastikan bahwa skema pembiayaan bagi pelaku usaha mikro tetap berjalan seperti biasa.
“(Penyaluran KUR) sampai saat ini nggak ada isu. Baik-baik saja, baik-baik saja aja, oke-oke saja, cihuy-cihuy saja,” ujar Maman saat ditemui wartawan di Graha Mandiri, Senin (3/3/2025), seperti dikutip dari Detik.com.
Keberadaan Danantara diyakini justru memperkuat kapasitas perbankan dalam menyalurkan KUR. Konsolidasi yang terjadi juga membuka peluang bagi bank Himbara untuk memiliki daya dukung finansial yang lebih besar.
“Secara kekuatan, tentunya dengan adanya konsolidasi yang ada di Danantara, semakin memberikan kekuatan dari BUMN-BUMN kita yang tergabung di situ,” tambahnya.
Saat ini, Danantara telah menjadi payung bagi tujuh BUMN besar, termasuk tiga bank anggota Himbara, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).
Keberadaannya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi anggaran APBN 2025, yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga (K/L), serta dividen BUMN.
Pengelolaan aset oleh Danantara diproyeksikan mencapai angka fantastis, yakni US$900 miliar atau setara Rp14.715 triliun (kurs Rp 16.350).
Sejumlah proyek berskala nasional pun mulai masuk dalam radar investasi, yang mencakup hilirisasi nikel dan bauksit, pengembangan pusat data dan kecerdasan buatan, hingga sektor ketahanan pangan dengan nilai mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp327 triliun.
Di sisi lain, pemerintah menyiapkan optimalisasi KUR pada kuartal pertama 2025.
Juru Bicara (Jubir) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan penyaluran KUR pada bulan Maret 2025 ini.
“Pemerintah menargetkan hingga 31 Maret 2025, KUR dapat tersalur sebanyak Rp 55,4 triliun,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, Selasa ( 04/032025 ), seperti dilansir dari Tempo.co.
Fokus utama pembiayaan ini tertuju pada sektor-sektor prioritas, di antaranya pertanian, perdagangan, dan manufaktur.
Melalui langkah ini, pemerintah berharap dapat memperkuat daya saing pelaku usaha kecil serta mendorong transformasi ekonomi berbasis digital bagi UMKM. (IT/Beritakoperasi)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.