Jakarta, Beritakoperasi – Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, meluncurkan pos pengaduan khusus untuk menangani persoalan koperasi di Indonesia.

Langkah ini disebut sebagai perpanjangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) guna menjawab berbagai tantangan yang kerap dihadapi koperasi di tanah air.

“Pos pengaduan ini menjadi perpanjangan tangan dan pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),” ujar Budi Arie dalam keterangan tertulis, Senin (27/1/2025).

Pos pengaduan ini akan terintegrasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Revitalisasi Koperasi Bermasalah yang baru dibentuk oleh Kementerian Koperasi.

Satgas tersebut mengemban tugas dalam menangani koperasi bermasalah, termasuk memastikan hak-hak anggota koperasi terlindungi serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.

Anggota Satgas ini mencakup berbagai institusi strategis seperti Kejaksaan Agung, Polri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Satgas juga bertanggung jawab memastikan koperasi menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara konsisten sebagai salah satu upaya menyehatkan tata kelola koperasi.

Pos Pengaduan Permasalahan Koperasi dirancang untuk mendukung mediasi, audiensi, dan pengawasan preventif terhadap potensi permasalahan koperasi.

Baca juga:  Anak Minta Laptop, Jangan Kuatir ! Cuma Rp 75 Ribu Per Minggu Bawa Pulang Laptop Idaman

Pos pengaduan ini dapat diakses melalui dua jalur: online dan offline.

Untuk layanan offline, masyarakat dapat langsung mendatangi kantor Kementerian Koperasi yang berlokasi di Jl. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Pengaduan dapat disampaikan secara langsung atau melalui berbagai saluran seperti call center, email, telepon, WhatsApp, dan situs web,” kata Budi.

Sementara itu, pengaduan online dapat disampaikan melalui beberapa kanal:

• Call Center: 1500 587

• Email: surat@kop.go.id

• WhatsApp: +62 8111 451 587

• Website: kop.go.id/layanan

Peluncuran pengaduan ini juga bertujuan mengawal pelaksanaan putusan homologasi pasca Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk koperasi yang tengah berupaya bangkit dari keterpurukan. (IT/Beritakoperasi)