Solo, Beritakoperasi – Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah mempersiapkan transformasi koperasi untuk bisa masuk sektor industri dengan berbagai jalur.
Termasuk, salah satunya di industri pertanian, memastikan tersedianya stok beras dari petani sehingga memungkinkan terbebas dari impor.
“Kementerian Koperasi (Kemenkop) dalam mendukung Asta Cita ke-2 terkait swasembada pangan, di targetkan tahun 2025 Indonesia tak akan impor beras lagi di tahun 2025. Konsekuensinya, maka harus secara cepat dan aktif memobilisasi pengadaan beras dan gabah di dalam negeri,” kata Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono dalam acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Tahun 2025 di Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025).
Pembebasan impor ini akan mendukung tercapainya swasembada pangan pada 2025. Untuk itu, mobilisasi pengadaan gabah dan beras dari dalam negeri harus dilakukan cepat dan efektif.
Upaya ini dipercepat dengan tambahan anggaran Rp 10 triliun dari Presiden Prabowo Subianto, melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).
Namun, perlu adanya badan hukum koperasi sehingga dana bergilir bisa disalurkan dan bantuan alat pun dapat diberikan.
“Karena LPDB memberikan pembiayaan hanya 100 melalui koperasi, maka bagi para anggota Perpadi yang belum berkoperasi disarankan untuk segera dibentuk koperasi. Agar bantuan kredit hingga alat seperti dryer bisa segera diberikan,” katanya.
Ferry juga menyinggung rencana revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) di seluruh Indonesia. Fokus revitalisasi ini mencakup penyediaan alat pengering gabah untuk meningkatkan kualitas panen petani, yang nantinya akan diserap oleh Bulog.
“Yang kemudian, membantu Bulog agar menyerap gabah dari petani dengan beberapa standarisasi, sehingga petani mendapatkan harga juga yang lebih baik lagi,” ujar Ferry.
Sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo, Bulog diminta kembali menjadi aktor utama dalam penyerapan gabah dan beras dari petani. Upaya ini akan didukung melalui skema penyaluran pupuk yang akan permudah melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang akan segera diterbitkan.
“Saat ini kami memiliki data ada sekitar 6.000 Gapoktan berbadan usaha koperasi di yang akan dilibatkan untuk menyalurkan pupuk. Karena sebelumnya terlalu banyak rantai, sehingga petani tak dapat pupuk dalam tepat jumlah dan tepat sasaran,” ungkap Ferry.
Adanya penyaluran pupuk yang terukur dan melibatkan Gapoktan, hasil produksi gabah dan beras juga menjadi lebih mudah tercatat.
“Jadinya, jelas jumlahnya. Sehingga tak sebentar-sebentar Pemerintah impor,” ucapnya
Untuk itu, Ferry sangat mengharapkan dukungan dari berbagai pihak agar penyaluran bantuan alat dan pupuk dapat berjalan lancar dan maksimal.
“Dengan begitu, Insya Allah kita akan punya gabah dan beras stok dalam negeri sendiri, hingga terwujudlah yang namanya swasembada pangan. Bahkan ke depan, bukan hanya di produk beras, tetapi juga di bahan pangan lainnya,” ucap Ferry.
Sementara itu, dari data Kemenkop pada tahun 2023, jumlah koperasi aktif di sektor pertanian mencapai 3.800 unit dengan jumlah anggota sebanyak 162.492 orang dan memiliki volume usaha total sebesar Rp 2,1 triliun.
Hal tersebut, menggambarkan koperasi yang bergerak di sektor pertanian memiliki potensi untuk terus berkembang, seiring dengan arah kebijakan Presiden Prabowo selama masa jabatannya.
Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso, mengatakan bahwa keberhasilan swasembada pangan membutuhkan pendekatan menyeluruh dari hulu ke hilir.
“Hulu berkaitan dengan produksi dan produktivitas di tingkat petani perlu ditingkatkan. Sementara di hilir, penggilingan padi hingga pengolah gabah. Termasuk pasarnya. Bulog sebagai penyangga pangan nasional harus bekerja sama bersinergi dengan ekosistem seperti ini,” ujar Sutarto.
Pihaknya juga berharap, Kemenkop ikut serta dalam pengembangan ekosistem tersebut. Terutama dalam mengatasi persoalan kredit/pembiayaan yang mudah dan murah, untuk bisa diakses oleh petani.
“Karena para petani ini memerlukan bantuan alat seperti pengering gabah (dryer) agar lebih efisien, sehingga mampu menghasilkan produk beras terbaik. Mendorong bagaimana mewujudkan swasembada pangan yang dicita-citakan melalui Asta Cita,” ucap Sutarto.
Diketahui, Munas Perpadi Tahun 2025 berlangsung selama 3 hari, sejak Selasa-Kamis (14-16 Januari 2025).
Peserta Munas terdiri dari pengurus DPP, DPD, DPC dan anggota Perpadi seluruh Indonesia, serta pemangku kepentingan terkait perberasan dengan jumlah mencapai 1.200 orang. (IT/Beritakoperasi)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.