Jakarta, Beritakoperasi – Kementerian Koperasi (Kemenkop) dibawah kepemimpinan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi berkomitmen untuk merajut kolaborasi dengan berbagai pihak guna mensukseskan program-program pemerintah.

Salah satunya dilakukan dengan menggandeng DPRD Provinsi Jawa Tengah Komisi B dalam audiensi yang berlangsung di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Kemenkop memberi ruang bagi siapapun untuk mengembangkan koperasi yang mendukung program unggulan pemerintah.

Program-program tersebut mencakup swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), industrialisasi hilirisasi berbasis koperasi, hingga pengembangan agro maritim berbasis koperasi.

“Nah kalau di Jawa tengah ada rekomendasi koperasi (yang siap) monggo saja, kita terbuka untuk bersama-sama menjalankan misi ini,” kata Menkop Budi Arie saat menerima audiensi DPRD Komisi B Provinsi Jawa Tengah di kantornya, Kamis (09/01).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian besar bagi Budi Arie karena memiliki peluang besar dalam rantai pasok bahan baku hingga dapat berperan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Untuk itu Menkop berharap pemerintah daerah Jawa Tengah dan DPRD-nya secara aktif memetakan koperasi-koperasi mana di wilayahnya untuk dapat didaftarkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadi bagian dari ekosistem MBG tersebut.

Baca juga:  OJK Resmi Cabut Izin Usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Desa Bendo

Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, turut berpesan pada pemerintah daerah termasuk DPRD untuk lebih intens membina dan mendampingi koperasi agar dapat menangkap peluang yang besar dari program-program pemerintah pusat.

“Kita harus berupaya untuk mengkonsolidasikan koperasi-koperasi yang tidak aktif, untuk bisa didorong aktif lagi mumpung ini ada kesempatan. Program ini menjadi momentum untuk mendorong lagi kegiatan koperasi di daerah kita masing-masing,” kata Wamenkop Ferry.

Salah satu program unggulan yang turut menjadi sorotan adalah penyaluran pupuk bersubsidi kepada Gapoktan yang berbadan hukum koperasi. Skema ini dinilai strategis dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Dalam rangka mendukung koperasi-koperasi di Jawa Tengah, Kemenkop berkomitmen menyediakan pembiayaan melalui Badan Usaha Layanan (BLU) Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM (LPDB-KUMKM).

Untuk mempercepat akses, Wamenkop Ferry mendorong PT Jamkrida menjalin kemitraan strategis dengan LPDB-KUMKM.

“Saya mengharapkan Jamkrida itu bisa didorong untuk bekerja sama dengan LPDB-KUMKM. Sehingga nanti dalam penyaluran ke koperasi-koperasi di Jawa Tengah itu bisa lebih cepat aksesnya,” kata Wamenkop Ferry.

Baca juga:  Gebyar UMKM dan Koperasi Jadi Ajang Dorong Ekonomi Daerah di Muara Enim

Ketua DPRD Komisi B Jawa Tengah, Sri Hartini, menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Kemenkop dalam mendukung koperasi di wilayahnya.

Ia menyampaikan koperasi di Jateng mencapai 30 ribu, namun hanya 40 persen yang aktif. Untuk itu, ia berharap kolaborasi ini mampu menghidupkan kembali koperasi yang tidak aktif.

Dengan keterlibatan koperasi di Jawa Tengah dengan program pemerintah, diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) provinsi.

“Kami ingin dilibatkan di dalam program Pak Prabowo ini seperti makan bergizi gratis, penyaluran pupuk agar koperasi-koperasi itu bersemangat lagi dan hidup lagi. Tentunya yang tidak kalah penting bahwa PAD di Provinsi Jawa Tengah yang masih sangat minim sekali bisa meningkat,” katanya. (IT/Beritakoperasi)