KemenKop-UKM Luncurkan Tamplate Anggaran Dasar Pendirian Koperasi

KemenKop-UKM Luncurkan Tamplate Anggaran Dasar Pendirian Koperasi

Beritakoperasi, Jakarta – Kementrian Koperasi dan UKM meluncurkan tamplate anggaran dasar pendirian koperasi yang simple yang diharapkan akan mempermudah masyarakat saat akan membuat anggaran dasar untuk keperluan pendirian koperasi.

Deputi bidang Perkoperasian, Ahmad Zabadi dalam keterangannya Senin (21/6/21), mengatakan bahwa pembahasan konsep final tamplate akte pendirian koperasi sudah selesai dilakukan pembahasannya, yang telah dilakukan beberapa kali pembahasannya dengan melibatkan lintas pelaku terkait terutama Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) serta Praktisi yang berasal dari Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).

“Dalam waktu dekat, Kementrian Koperasi dan UKM Deputi Bidang Perkoperasian tamplate akta pendirian koperasi yang berisikan anggaran dasar dengan sistematika yang telah disederhanakan akan diperkenalkan ke public,” Kata Zabadi.

Harapannya ini akan benar-benar memberikan manfaat bagi Gerakan Koperasi, karena tamplate akta pendirian koperasi ini tidak lebih dari 17 halaman yang sebelumnya sampai dengan 50 halaman.

“Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi, sehingga tamplate yang kami siapkan tidak menjadi baku dan wajib, tetapi sebagai bentuk gambaran terkait substansi yang harus diatur di dalam akta pendirian (Anggaran Dasar),” Katanya.

Zabadi menekankan bahwa hal yang menjadi penting adalah pemahaman dari para pendiri koperasi terkait hal-hal apa saja yang harus mereka ataur di dalam Akta Pendirian sebelum dilakukan pembentukan koperasi.

Ia menggarisbawahi mengenai tamplate yang akan diluncurkan dalam waktu segera adalah panduan bukan pedoman, sehingga ini hanya menjadi sebuah referensi bagi lintas pelaku terkait notaris dan masyarakat yang akan mendirikan koperasi.

Deputi Zabadi juga mengingatkan dan mempertegas bahwa anggaran dasar sepenuhnya adalah kesepakatan para pendiri, Pemerintah dalam hal ini membantu menyiapkan Contoh.

Ia juga menjelaskan mengenai tamplate angaran dasar yang diluncurkan menunjukan aksi keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, ini bagian kebijakan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, paska ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah. Dengan adanya tamplate ini diharapkan tidak ada lagi curahan hati dari masyarakat mengenai mahalnya biaya akta pendirian koperasi.

“Kami ingin memberikan kemudahan kepada masayarakat yang ingin mendirikan koperasi, sehingga koperasi di Indonesia tetap menjadi soko guru perekonomian bangsa serta memperkokoh peran koperasi dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional,” Tambahnya.

(hdl/beritakoperasi)