Beritakoperasi, Jakarta – Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono memastikan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih murni untuk memperkuat ekonomi desa, bukan kendaraan politik menuju Pemilu 2029. 

“Saya rasa relatif ini sangat jauh dari politik, karena ini sebenarnya lebih cenderung ke ekonomi,” ujar Ferry dalam wawancara dalam YouTube Hendri Satrio Official dikutip Kamis (24/4/2025).

Program ini menargetkan pendirian 80 ribu koperasi dengan dukungan dana operasional sebesar Rp 5 miliar per koperasi. Sebagian kalangan menuding program ini berpotensi ditunggangi untuk kepentingan elektoral, merujuk pengalaman pada program dana desa sebelumnya.

Ferry mengklarifikasi bahwa dana tersebut digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan koperasi, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas simpan-pinjam, layanan kesehatan seperti apotek dan klinik desa, hingga penguatan sektor pertanian.

Yang menurutnya, manfaatkan akan dirasakan masyarakat desa, bukan untuk individu maupun kelompok politik.

“(Dana) Itu kan untuk kegiatan operasional koperasi desanya. Dan keberadaannya akan dirasakan manfaatnya, bukan untuk Pak Prabowo, bukan untuk saya, bukan untuk kita-kita nih, tapi buat masyarakat desa,” kata Ferry.

Baca juga:  People Power Ajak UMKM dan Koperasi Adaptasi Era Digital

Dalam obrolan tersebut, Ferry menjelaskan cikal bakal Koperasi Merah Putih berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kembali koperasi sebagai sokoguru ekonomi nasional. 

Program ini dibentuk agar masyarakat desa terbebas dari ketergantungan pada rentenir, pinjaman online, dan tengkulak, serta mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pertanian.

Untuk menjaga transparansi, pengelolaan koperasi dilakukan melalui musyawarah desa, melibatkan unsur ibu-ibu dan pemuda desa. Ferry juga menyebut, setiap koperasi akan didukung oleh manajer profesional yang dipilih melalui seleksi terbuka, dengan sistem pendampingan dan pelatihan.

“Koperasi Desa Merah Putih ini adalah milik desa, bukan milik pemerintah desa, tapi milik desa, artinya pemerintah dan masyarakat desanya,” pungkas Ferry. (IT/Beritakoperasi)