Beritakoperasi, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ada tiga skema pendanaan yang dipertimbangkan untuk pembangunan Koperasi Desa Mera Putih.

Skema pertama berasal dari dana publik. Sri Mulyani menyampaikan akan melakukan koordinasi dengan menteri koordinator terkait untuk mengidentifikasi apabila jika pendanaan berasal dari dana publik (public fund).

Dana desa dapat digunakan sebagai modal awal mirip dengan model yang suda berjalan melalui BUMDes.

“Sama seperti selama ini sudah ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mereka bisa mengembangkan, modal awal bisa berasal dari dana desa dan kemudian mereka berkembang,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK, Kamis (24/4/2025).

Melalui semua ini koperasi bisa dibangun dengan memanfaatkan sumber anggaran yang sudah tersedia.

Skema kedua berasal dari jalur perbankan. Koperasi akan menjalin hubungan langsung dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dari sana, modal pinjaman disalurkan, dan koperasi punya kewajiban mengembalikannya melalui pendapatan dari aktivitas usaha.

“Koperasi ini juga bisa melakukan mulai dari modal awal maupun mereka bisa pinjam apakah di Himbara atau perbankan yang kemudian dia bisa terus melakukan kegiatan aktivitas produktifnya yang bisa menghasilkan pendapatan dan kemudian bisa mencicil kembali,” katanya.

Baca juga:  Baru Masuk Kerja, Kemenkop Langsung Tancap Gas Urus 80 Ribu Kopdes Merah Putih

Skema ketiga berasal dari transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah.

Dana ini akan disalurkan melalui instrumen yang sudah berjalan seperti Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Desa.

“Jadi kombinasi inilah yang terus kita sekarang koordinasikan dengan kementerian-lembaga terkait termasuk dengan Menko, Menteri Koperasi, Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri dan kementerian-kementerian lain terkait,” katanya.

Di luar pendanaan koperasi, Sri Mulyani juga menggambarkan bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bekerja langsung untuk masyarakat. Salah satunya, pengaliran anggaran ke daerah melalui Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). (IT/Beritakoperasi)