UMKM akan Terlibat dalam Proyek Pembangunan 3 Juta Rumah

Jakarta, Beritakoperasi – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah memilah pengusaha UMKM yang berpotensi terlibat dalam proyek pembangunan 3 juta rumah.

“Sekarang kami sedang kurasi di bawah Kedeputian Usaha Menengah dengan melakukan pendataan usaha-usaha menengah yang bisa ikut terlibat di pembangunan 3 juta rumah,” ujar Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, di Kompleks Parlemen pada Rabu, 12 Februari 2025.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki keterlibatan sektor UMKM, koperasi, dan BUMDes dalam berbagai program strategis, termasuk pembangunan hunian dan penyediaan makanan bergizi gratis.

Maman menyebutkan bahwa komunikasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah dilakukan guna menindaklanjuti rencana tersebut. 

“Saya sudah koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Insyaallah ini akan terus berjalan karena ini arahan dan perintah presiden,” ujar Maman. 

Namun, dalam forum yang sama, anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, mempertanyakan kepastian skema keterlibatan UMKM. Menurutnya, tanpa regulasi yang jelas, UMKM hanya akan menjadi pemain cadangan dalam proyek ini.

“Saya menginginkan Pak Menteri fokus terhadap ini artinya UMKM diberdayakan dan mempunyai keterikatan kuat. Ini kan sekadar fly in ther air, ngambang-ngambang aja,” ujar Erna.

Disisi lain, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berharap agar program tiga juta rumah yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut dapat berdampak pada kemajuan pelaku UMKM di tanah air.

“KPPU meyakini program tiga juta rumah ini tidak akan mengandalkan satu supplier saja, namun melibatkan pelaku UMKM lokal dalam menyediakan bahan baku seperti bebatuan, semen, dan lain sebagainya,” ujar Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Ridho Pamungkas di Padang, Sumbar, Rabu (12/02/2025), seperti yang dilansir dari AntaraNews.com.

KPPU berharap implementasi proyek pembangunan 3 juta rumah ini tidak mengarah pada praktek monopoli dan tidak memberi dampak pada harga bahan bangunan yang tidak kompetitif.

Oleh karena itu, keikutsertaan UMKM dalam program ini agar terjadi persaingan bisnis yang sehat dan mendorong UMKM Naik Kelas.

“Misalnya, penyedia batu bata, saya meyakini banyak UMKM juga bisa menyuplainya. Jadi, para supplier bisa berkompetisi dengan menawarkan harga terbaik meskipun nantinya hanya akan ada beberapa penyedia bahan baku,” jelas Ridho.

Untuk diketahui, program pembangunan 3 juta rumah per tahun merupakan janji kampanye Presiden Prabowo yang kini masuk tahap realisasi. 

Skema pembangunan mencakup 2 juta rumah di wilayah pedesaan dan 1 juta hunian vertikal di perkotaan. (IT/Beritakoperasi)