Jakarta, Beritakoperasi – Kementerian Koperasi berencana membangun pabrik-pabrik yang dikelola koperasi, termasuk pabrik pengolahan susu dan pabrik Crude Palm Oil (CPO).

Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menyampaikan keinginan Presiden Prabowo agar koperasi bisa seperti di luar negeri.

Upaya ini dilakukan untuk mendorong koperasi mampu bersaing dengan sektor industri. Seperti amanat presiden agar koperasi tidak hanya bertumpu pada skala kecil, tetapi mampu ke industri besar.

“Karena memang penugasan kepada kami di Kemenkop oleh Presiden Prabowo, ingin koperasi itu bisa seperti di luar negeri. Koperasi bisa buat pabrik CPO dan koperasi susu bisa membuat pabrik pengolahan susu sendiri,” kata Ferry dalam acara Konferensi Pembangunan Indonesia 2025 oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Jakarta, Selasa (7/1/25).

Langkah ini akan dimulai dengan penerbitan Peraturan Menteri Koperasi baru yang dijadwalkan rampung dalam waktu dekat.

Peraturan tersebut akan memberikan kewenangan kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM (LPDB-KUMKM) untuk berinvestasi lebih luas, termasuk mengakuisisi pabrik dan smelter.

Baca juga:  Menkop Budi Arie Beri Langkah Strategis Atasi Kisruh Koperasi Susu di Boyolali dan Pasuruan

“Hal ini sejalan dengan visi untuk memberdayakan koperasi, agar mampu memiliki aset-aset besar. Seperti smelter, kapal canggih, dan perkebunan, seperti yang diimpikan Presiden Prabowo,” ujarnya.

Pembuatan pabrik pengolahan susu ini juga sebagai penanggulangan dari kendala program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dimulai serentak pada Senin (6/1/2025) lalu.

Distribusi susu pada menu makan bergizi gratis terkendala oleh kurangnya pasokan susu, khususnya di wilayah kota seperti Jakarta.

Ferry menyebut, meski sempat terkendala distribusi, program ini akan tetap berjalan dengan uji coba distribusi yang tengah dilakukan.

“Uji coba dan simulasi distribusi tengah dilakukan untuk memastikan kelancaran program,” ungkap Ferry.

Sebagai alternatif, Kemenkop menyarankan penggunaan susu dalam bentuk kemasan UHT atau susu bubuk, terutama bagi sekolah-sekolah di luar Pulau Jawa yang letaknya jauh dari sentra peternakan sapi perah.

Untuk menindaklanjuti keberlangsungan program ini, Kemenkop mengusulkan dua opsi,  yaitu pembangunan pabrik susu baru atau pengambilalihan pabrik susu yang sudah ada. 

Koperasi yang ingin terlibat dalam program ini diwajibkan memenuhi persyaratan tertentu.

Baca juga:  OJK Resmi Cabut Izin Usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pondok Subur

Sebagai contoh, koperasi peternakan sapi perah didorong untuk memiliki pabrik pengolahan susu sendiri. Begitu pun koperasi petani sawit akan diarahkan untuk membangun pabrik pengolahan minyak kelapa sawit (CPO). 

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan dukungannya terhadap langkah Kemenkop dalam memberdayakan koperasi untuk kepentingan rakyat. 

Menurutnya, upaya ini sangat relevan di tengah perlambatan ekonomi global.

“Dukungan perlu diberikan. Apalagi program yang memang untuk kepentingan rakyat. Di tengah pertumbuhan ekonomi global yang mengalami perlambatan, maka upaya pendorong ekonomi nasional terus dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, juga mendukung optimalisasi lahan sawit di dalam negeri. 

Ia berharap, petani sawit ilegal dapat diarahkan untuk bergabung ke dalam koperasi.

“Jadi yang lahan-lahan ilegal itu bisa diambil secepatnya untuk kepentingan rakyat. Harapan saya, untuk membuat para petani sawit ilegal itu menjadi koperasi,” katanya. (IT/Beritakoperasi)