Presiden Prabowo Ingin Perkuat Koperasi, Budi Arie dapat Mandat Ini

Jakarta, Beritakoperasi – Menteri Koperasi RI, Budi Arie Setiadi, membagikan cerita usai menghadiri rapat terbatas bersama presiden dan wakil presiden beserta para menteri yang tergabung dalam Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, di Istana Bogor, pada Jumat (3/1/2025).

Dalam rapat yang berlangsung selama 3,5 itu Kementerian Koperasi mendapatkan mandat, salah satunya terkait perluasan akses pendanaan bagi koperasi melalui dana bergulir.

Hal itu disampaikan Menkop saat membacakan kata sambutan dalam acara pelantikan 14  pejabat baru di Kementerian Koperasi (Kemenkop).

“Saya baru saja rapat terbatas bersama bapak Presiden di Istana Bogor, yang saya kira 1,5 jam ternyata hampir 3,5 jam,” ungkap Budi Arie, Jumat (3/1/2025).

Dalam sambutan tersebut, Budi Arie mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh harapan yang besar kepada Kementerian Koperasi.

Budi Arie mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan tambahan anggaran sebesar Rp 10 triliun kepada Kemenkop.

“Kementerian Koperasi lewat LPDB akan mendapatkan tambahan Rp 10 triliun. Ini kabar yang mudah-mudahan bisa mem-boost kita semua,” kata Budi

Dengan adanya suntikan dana baru maka totalnya mencapai Rp 16,8 triliun. Menkop berharap tambahan dana itu akan menjadi tenaga baru bagi Kementerian koperasi yang ingin menggerakan sektor riil secara maksimal di tahun 2025.

“Rp 10 triliun itu untuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Saat ini existing Rp 6,8 T. Jadi ada tenaga baru lah. Tadi kan saya bilang, Pak Presiden nggak main-main, betul-betul sangat concern, sangat sayang terhadap koperasi,” terang Budi Arie.

Lebih jauh, Budi Arie menyatakan telah berkoordinasi dengan Direktur Utama LPDB-KUKM, Supomo, untuk mengalokasikan dana Rp 10 triliun itu.

“Buat menggerakan sektor riil khususnya permodalan. Yang pasti buat menumbuhkan koperasi,” tuturnya.

Menurutnya, angka Rp 10 triliun itu bukanlah anggaran yang kecil, sehingga para pegawainya diminta untuk memiliki tanggung jawab yang besar disertai adanya pengawasan.

Budi Arie mengungkapkan akan mengalokasikan anggaran itu digunakan untuk meningkatkan program-progam prioritas Kemenkop, misalnya rebranding, digitalisasi hingga peningkatan kapasitas koperasi. 

“Termasuk revitalisasi terhadap Koperasi Unit Desa (KUD),” katanya.

Selain itu, Budi Arie juga memproyeksikan dana LPDB juga bisa digunakan untuk memberi pinjaman dan mendorong kredit koperasi. Misalnya, bila ada masyarakat yang perlu dukungan manajemen dan bantuan permodalan dalam kerja, menurut Budi, masyarakat bisa meminjam dari anggaran LPDB. 

Anggaran LPDB juga bakal dialokasikan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berkaitan dengan peran koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terutama operasional dalam sektor riil.

“Anggaran Kementerian harus digunakan secara efektif agar output dan outcome lebih tepat sasaran,” pesan Budi.

Kemenkop sendiri telah melakukan proyek percontohan makan bergizi gratis di enam provinsi di antaranya Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bandung, hingga Sulawesi Tengah.

“MBG kita sudah melakukan proyek percontohan di 6 wilayah, di Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bandung, Sulawesi Tengah. Ada 6 tempat kita sudah melakukan uji coba. Dan dengan dana LPDB ini kan kita bisa mendorong sektor riil,” tuturnya. 

Dalam pelantikan itu, Budi Arie turut memberi pesan kepada pejabat Eselon I dan II yang baru ia lantik agar mereka  adaptif dalam menjawab kebutuhan koperasi. (IT/Beritakoperasi)