LPDB KUKM Jadi Solusi Pembiayaan Mikro bagi Koperasi Tanpa Tunggakan

Jakarta, Beritakoperasi – Kementerian Koperasi RI terus mendorong edukasi pendanaan alternatif koperasi untuk masyarakat, dengan dukungan LPDB KUKM.

Herbert Siagian, Staf Ahli Kementerian Koperasi Bidang Produktivitas dan Daya Saing, menjelaskan upaya Kemenkop dalam meningkatkan pemahaman koperasi hingga ke tingkat masyarakat terbawah saat acara CNN Financial Forum 2024 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, pada Selasa (12/11).

“Awalnya, kelompok yang miskin akan dibantu oleh yang sesama miskin. Karena itu kita perlu terobosan terhadap ini melalui koperasi. Program Kemenkop RI dalam mendukung pembiayaan dengan dana bergulir melalui LPDB KUMKM,” kata Herbert.

LPDB KUKM ini sebagai lembaga yang bertugas membantu pembiayaan usaha kecil masyarakat.

Lembaga ini bekerja sama dengan Kemenkop RI dan Kementerian Keuangan RI, berperan dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil melalui koperasi.

Koperasi yang ingin memanfaatkan pendanaan LPDB KUMKM perlu memenuhi beberapa persyaratan, seperti memiliki badan hukum, sertifikat nomor induk koperasi, menjalankan usaha produktif, serta tidak memiliki catatan tunggakan.

Proses pendaftaran pendanaan dapat dilakukan secara daring melalui situs e.proposal.lpdb.go.id, di mana semua persyaratan pendanaan tertera.

Herbert berharap dengan adanya edukasi dan program Kemenkop RI, semakin banyak masyarakat yang memahami dan memanfaatkan pembiayaan koperasi.

“LPDB adalah jawaban dari orang yang butuh pembiayaan tapi menemui kemacetan di perbankan. Ini bukan pengganti bank tapi untuk mengisi celah yang bisa diisi,” ucap Herbert.

CNN Indonesia Financial Forum 2024 ini digelar dengan tema “Inklusi Keuangan: Pilar Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”.

Forum ini menjadi platform bagi para ahli untuk membahas langkah konkret dalam memperluas akses layanan keuangan di seluruh lapisan masyarakat.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Anggota Dewan Komisioner OJK Frederica Widyasari Dewi hadir sebagai pembicara utama, bersama sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai institusi pemerintah dan asosiasi.

Panelis yang berpartisipasi antara lain Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Edwin Nurhadi, Wakil Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Hendra Lembong, Staf Ahli Kemenkop Herbert Siagian, Komisaris Independen PT Bank Jago Tbk Anika Faisal, serta CEO PT Amartha Mikro Fintek Andi Taufan Garuda. (IT/Beritakoperasi)