Jakarta, Beritakoperasi – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM), Teten Masduki mengajukan usulan untuk memindahkan pintu masuk untuk barang impor ke wilayah timur Indonesia.

Rencana ini dimaksudkan untuk melindungi produk UKM/UMKM lokal dari gempuran barang impor yang murah.

“Saya pernah mengusulkan, kenapa nggak kita taruh saja barang-barang impor itu berlabuh di pulau paling jauh lah di Indonesia. Karena pantai kita ini kan terbuka luas sekali, kita punya 17.000 pulau kan, jadi arus masuk barang ilegal tuh sangat mudah. Sehingga kita mencari yang paling jauh, supaya mungkin nanti biaya logistiknya jauh lebih sulit,” kata Teten dalam Economic Update CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (3/8/2024).

Dengan perpindahan pelabuhan arus barang impor tersebut, biaya logistik yang ditanggung para importir akan jauh lebih mahal dan sulit. Selain itu, perpindahan ini dapat dilakukan tanpa melanggar perjanjian perdagangan yang telah disepakati Indonesia dengan negara ASEAN.

Teten menjelaskan bahwa saat ini Indonesia memiliki perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dengan ASEAN, sehingga produk asal China bisa masuk ke pasar Indonesia dengan tarik 0%.

Baca juga:  Demo Masak Pakai Minyak Makan Merah, KemenKopUKM Dorong Kesejahteraan Petani Sawit

“(Karena) kita kan sudah masuk Free Trade ya ASEAN ini, makanya termasuk produk dari China kan bisa 0% ke dalam negeri,” jelasnya.

Selain menghindari pelanggaran perjanjian perdagangan FTA, Teten menilai bahwa pemindahan perubahan juga bisa memperbaiki sistem pengiriman barang di Indonesia..

Dijelaskan bahwa saat ini, masyarakat Indonesia yang berada di daerah barat cenderung membayar biaya logistik yang lebih mahal dua kali lipat daripada masyarakat di daerah timur.

Sebelum Teten, Menteri lain seperti Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, mengusulkan hal serupa.

Para menteri tersebut sepakat bahwa rencana pemindahan pelabuhan arus impor ini dilakukan untuk mengendalikan banjir masuknya produk impor ke Tanah Air.

“(Upaya) ini bisa kita lakukan dengan cepat, terutama kalau pelabuhan kan bisa diusulkan nanti. Saya dan Menteri Perindustrian mengusulkan untuk ratas, apakah itu dimungkinkan untuk impornya melalui tempat lain,” kata Zulhas, Jumat (19/7/2024).

“Kami punya kesepahaman kalau memang terjadi over kapasitas di pelabuhan-pelabuhan pulau Jawa. Di Priok sudah padat, kemudian di Surabaya padat. Jadi ada kendala. Oleh sebab itu, bagusnya tujuh item yang sudah diputuskan dalam ratas itu impornya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan yang di luar Jawa, kan ada banyak,” jelasnya.

Baca juga:  Momen Serah Terima Jabatan Kementerian Koperasi kepada Budi Arie Setiadi

Tujuh komoditas yang telah disepakati dalam rapat terbatas (ratas), yakni tekstil dan produk tekstil (TPT), produk tekstil lainnya, elektronik, alas kaki, pakaian, keramik, dan produk kosmetik atau kecantikan.

Menurut Zulhas, tujuh komoditas impor tersebut sebaiknya masuk di pelabuhan-pelabuhan di luar Pulau Jawa. “Banyak pintu masuk kita kan, tidak hanya di pulau Jawa gitu ya, ada di Sumatra dan lain-lain,” ucapnya. (IT/Beritakoperasi)