Wapres Minta Masyarakat Tetap Bayar Pajak Meski Ada Fenomena Rafael

Beritakoperasi.com- Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengimbau masyarakat agar tidak menolak melakukan pembayaran pajak setelah mencuatnya fenomena eks Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan Rafael Alun Trisambodo.

Ma’ruf berharap, fenomena ini tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pajak. Adapun fenomena Rafael ini mencuat setelah anaknya tersangkut kasus penganiayaan dan diketahui memamerkan gaya hidup mewah di media sosialnya.

“Saya kira tidak tepatlah kalau kemudian hal yang seperti itu menjadi isu kemudian timbul ketidakercayaan. Jangan sampai orang(tidak mau) membayar pajak, saya kira itu tidak tepat,” kata Ma’ruf dalam keterangan pers di Solo, Rabu (1/3/2023).

Sebab, menurut Ma’ruf, kementrian keuangan selama ini sudah melakukan perbaikan system perpajakan serta menerbitkan aparat-aparatnya. “Bahwa di dalamnya ada (masalah), saya kira itu memang belum tentu 100 persen, tidak hanya di kementrian keuangan tapijuga di tempat-tempat yang lain,” ujar dia.

Lagipula, lanjut Ma’ruf, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah mengusut harta kekayaan Rafael yang dinilai tak wajar serta memperingatkan pegawai kementrian keuangan lainnya. Oleh karena itu, menurut Ma’ruf, kasus yang terjadi di instansi tersebut hendaknya tidak boleh menjadi alasan masyarakat untuk ogah membayar pajak. “Langkah itu antisipasinya saya kira sudah betul, sudah dilakukan. Karena itu saya kira tidak tepat lah,” kata dia.

Baca juga:  Pembina Forum Koperasi Syariah, Anang Mahmudi : Gerakan Koperasi Jawa Timur Tolak RUU PPSK Pasal 191, 192 dan 298

Sri Mulyani sebelumnya juga telah meminta agar kasus penganiayaan yang dilakukan anak Rafael, Mario Dandy Satryo, memicu masyarakat untuk tidak membayar pajak. “Saya menghimbau masyarakat yang mungkin kecewa, dan juga mungkin dalam hal ini memiliki kemarahan terhadap tingkah laku dari putra seorang jajaran kementrian Keuangan tidak mempengaruhi komitmen kita untuk membangun Indonesia,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta, jumat(24/2/2023).

Sri Mulyani memaklumi pandangan masyarakat yang enggan membayar pajak karena isu gaya hidup hedonis Mario dan keluarganya. Sejumlah pihak menyebut keluarga pejabat Ditjen pajak itu memakai uang pajak untuk mrenunjang gaya hidup mereka.

 

BACA JUGA : Polemik masuk pagi untuk siswa SMA

Untuk itu, kata dia, kemenkeu sebagai institusi public membuka diri menerima koreksi dari seluruh lapisan masyarakat. “Jadi saya berharap dan menghimbau masyarakat, ayo kita terus berfikir dan manjaga sikap untuk terus membangun secara konstuktif, hal-hal yang terjadi seperti penghianatan atau tindakan-tindakan kejahatan yang melanggar integritas kita koreksi,” kata Sri mulyani.(Beritakoperasi/nina).

Baca juga:  Tolak Keras Holding Ultra Mikro : Suroto Katakan Negara Lain Justru Dorong Kehadiran Banyak Lembaga Keuangan Mikro