Pontianak, Beritakoperasi – Sebanyak 75 koperasi di Kota Pontianak. Kalimantan Barat, terindikasi berada dalam kategori open loop.berdasarkan penilaian verifikator. Selain itu, ada lima koperasi lainnya yang tidak dapat dinilai. 

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak mengungkapkan bahwa indikasi ini bergantung pada aspek yang digunakan dalam proses verifikasi.

Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Diskumdag Pontianak, Jamilah, menyampaikan bahwa pihaknya berperan dalam pembinaan koperasi tanpa mencampuri pengelolaan internalnya. 

“Pembinaan bagaimana kita dalam pengelolaan koperasi sama seperti kita. Jadi, kami hanya melakukan pembinaan saja untuk yang sebelumnya tata kelolanya kurang baik menjadi, tidak bermaksud untuk mencampuri urusan koperasi itu sendiri,” kata Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Diskumdag Kota Pontianak, Jamilah, Rabu (5/2/2025).

Menurutnya, verifikator, termasuk Diskumdag Pontianak murni hanya melakukan pembinaan saja untuk memperbaiki tata kelola Perkoperasian.

Sama hal nya dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran pengawasan, tetapi tidak mencampuri urusan kepengurusan koperasi. Hal ini mencerminkan pentingnya evaluasi dan transparansi yang sistematis agar koperasi dapat berkembang sesuai standar yang ditetapkan.

Baca juga:  Kopasjadi Berikan Solusi UKM Naik Kelas Dengan Akses Modal Kerja Serta Pendampingan Usaha

Jamilah menegaskan bahwa verifikasi dilakukan secara murni untuk tujuan pembinaan, bukan intervensi dalam urusan internal koperasi. 

Ia menyampaikan koperasi tetap berada di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UMKM, dengan Dinas Koperasi di tingkat kabupaten/kota bertugas memastikan perjalanannya sesuai ketentuan.

“Intinya koperasi tetap di bawah naungan Kementerian Koperasi melalui Dinas Koperasi dan UMKM masing-masing Kabupaten Kota di seluruh Indonesia,” ujaranya.

Lebih lanjut, Jamilah mengingatkan bahwa keberlanjutan koperasi sangat bergantung pada peran aktif anggotanya. Dalam sistem perkoperasian, Rapat Anggota menjadi forum utama dalam menentukan kebijakan, termasuk pertanggungjawaban kepengurusan. (IT/Beritakoperasi)